_Aliansi Klub dan Pengurus Inti Desak Walikota Anulir Hasil, Minta Muskot Ulang Sesuai Aturan Provinsi_
*PARE-PARE, NAR4SInews.com, 15 September 2026* — Musyawarah Kota Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kota Parepare yang baru digelar berakhir ricuh. Aliansi pengurus dan klub catur menuding proses Muskot berlangsung tidak demokratis, sarat rekayasa waktu, dan menguntungkan satu pihak.
Tudingan itu muncul karena panitia mempersingkat jadwal pendaftaran dan memajukan hari pemilihan. Akibatnya, banyak calon kandidat tidak sempat melengkapi berkas. Ironisnya, muncul pula syarat baru yang sebelumnya tidak pernah ada: surat keterangan berbadan sehat.
“Acara Muskot yg telah dilaksanakan ini sangat tidak demokratis, karena tidak memberikan ruang bagi kami untuk mengurus kelengkapan persyaratan. Selain itu baru kali ini kita diberikan syarat yg belum pernah ada sebelumnya yakni kelengkapan surat berbadan sehat,” ungkap Wakil Sekretaris Percasi Parepare, Ir. A. Syaifuddin, Senin 14 September 2026.
*Mekanisme Menguntungkan Satu Pihak*
Menurut para pengadu, proses yang seharusnya terbuka untuk umum justru dibuat tertutup melalui mekanisme yang merugikan kontestan lain.
Wakil Ketua Percasi Parepare, Adi Purnama,S.Sos menilai hal itu sebagai bentuk politik culas yang mencederai semangat organisasi.
“Kami dari anggota dan aliansi Klub catur yg ada di Pare-Pare sangat keberatan dengan keputusan yg sepihak tersebut. Alangkah baiknya Muskot Percasi di Pare-Pare berjalan sesuai arah Demokrasi yg adil, dan tidak diframing dengan sikap politik culas,” tegas Adi Purnama.
Pihak yang menyatakan dirugikan bukan hanya perorangan. Sejumlah klub yang selama ini aktif membina catur di kota ini juga ikut tersisih. Di antaranya Klub Catur Labukkang Terpadu, Klub Catur Pion Promosi, dan Klub Catur Bandar Madani. Pengurus inti Percasi Parepare pun mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting.
*Stempel Dilembagakan Sepihak*
Kekecewaan bertambah karena atribut organisasi diubah tanpa musyawarah. Salah satunya penggantian stempel lembaga Percasi Kota Parepare.
“Selain itu apabila ada hal yg harusnya dimusyawarahkan namun tidak pernah dimusyawarahkan. Salah satu contohnya membuat stempel lembaga yg baru,” tambah Syaifuddin.
Bagi mereka, dua hal ini: mempersingkat waktu dan menambah syarat mendadak, adalah pola yang sama. Yakni menciptakan kontestasi semu agar satu kandidat tetap diuntungkan.
*Desak Intervensi Walikota dan Anulir Hasil*
Aliansi pengurus dan klub kini menuntut tiga hal. Pertama, menganulir hasil Muskot yang dinilai cacat prosedur. Kedua, membuka kembali ruang pencalonan yang adil dan menunda pemilihan sesuai dengan Musyawarah PERCASI provinsi Sulawesi Selatan yakni 21– 30 September 2026. Ketiga, meminta Pemerintah Kota Parepare turun tangan.
“Kami meminta pemerintah Parepare khususnya Walikota agar bisa mengintervensi memperbaiki hal yg dianggap salah ini,” pungkas Adi Purnama.
Mereka berharap Muskot ulang digelar dengan mengacu pada keputusan dan standar yang ditetapkan Pengurus Percasi Provinsi Sulawesi Selatan, bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.
Hingga berita ini dirilis, belum ada pengakuan resmi dari Ketua Percasi Kota Parepare terkait seluruh tudingan tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara Muskot.
Penulis/Editor: Tim Redaksi
About the Author
