PAREPARE, NAR4SInews.com, 10 juli 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Sappe, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare. Kritik pedas ini mencuat setelah Sappe turun langsung membela para pedagang durian yang kerap mangkal di depan jalan masuk kawasan Tonrangeng.
Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, Sappe tampak geram melihat tindakan aparat terhadap para pedagang kecil. Ia menilai langkah Pemkot Parepare kontradiktif dengan program yang selalu dikampanyekan ke publik.
“Katanya pemerintah kota ingin mencetak 1000 pengusaha UMKM, namun nyatanya begini, tidak ada solusi untuk masyarakat,” ujar Sappe dengan nada tinggi sembari menunjuk ke arah kamera warga.
Sappe menegaskan bahwa para pedagang musiman tersebut hanya mencoba menyambung hidup. Keberadaan mereka di lokasi tersebut dinilai tidak bersifat permanen dan akan bubar dengan sendirinya saat musim buah berlalu.
“Pedagang ini hanya mencari makan. Nanti kalau sudah bukan musim durian, maka mereka juga akan berhenti sendiri,” lanjutnya.
Pertanyakan Keadilan Penegakan Perda
Tidak hanya membela UMKM, legislator Parepare ini juga mempertanyakan komitmen Pemkot Parepare dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) secara berkeadilan. Sappe menilai pemerintah cenderung tebang pilih dan tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Ia secara gamblang membandingkan nasib pedagang kecil dengan keberadaan ritel modern yang diduga melanggar aturan zonasi atau perizinan di kota tersebut.
“Pelanggaran Perda yang nyata di depan mata adalah Alfamart dan Indomaret, tapi mengapa pemerintah tidak ditutup-tutup?” tegas Sappe mempertanyakan ketegasan instansi terkait.
Melalui pernyataan resmi di lokasi kejadian hingga unggahan di akun-akun media sosial pribadinya, Sappe mendesak Pemkot Parepare untuk melakukan pemerataan penertiban. Ia menuntut agar penegakan aturan di Kota Parepare didasari pada asas keadilan yang murni, tanpa ada keberpihakan atau kepentingan tendensius yang merugikan masyarakat kecil.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Parepare belum memberikan keterangan resmi terkait polemik penertiban di kawasan Tonrangeng serta tudingan tebang pilih penegakan Perda yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut.
Penulis/Editor: NAR4SInews.com
About the Author
